Tanjungpinang (ANTARA News) - Staf Ahli Kementerian Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sondi Amar, mengatakan, pemerintah sedang mengkaji untuk membangun pembangkit listrik tenaga arus laut.
"Saat ini sedang dikaji pembangunan tenaga listrik memanfaatkan arus laut untuk menambah sumber energi listrik di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan," kata Sondi Amar usai menghadiri musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Rabu.
Dia mengatakan, di Kepri sangat cocok dikembangkan tenaga listrik dari arus laut tersebut karena memiliki arus laut yang cukup kuat menggerakkan baling-baling untuk memutar turbin yang mengasilkan tenaga listrik.
"Dalam kajian yang sedang dilakukan saat ini, pembuatan pembangkit listrik tenaga arus laut tersebut ternyata jauh lebih murah dari pembangkit listrik yang ada saat ini seperti tenaga uap, gas, bahan bakar minyak," ujarnya.
Menurut dia, tidak saja murah, emisinya juga nol (zero) dan untuk produksi tidak menggunakan bahan baku, hanya menggunakan baling-baling dibawah laut yang akan diputar oleh arus laut.
"Listrik yang dihasilkan tenaga arus laut biaya produksinya sangat murah dan terlebih lagi ramah lingkungan," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan karena saat ini ada pihak-pihak yang mendengungkan tenaga listrik arus laut tersebut mahal, padahal menurut dia tenaga listrik arus laut ternyata jauh lebih murah.
"Jangan-jangan ini ada mafia minyak atau batu bara yang ingin menolak rencana pembangunan listrik tenaga arus laut tersebut," ujarnya seraya bercanda.
Sementara menurut dia, saat ini masih mengikuti apa yang dicanangkan oleh Presiden SBY memenuhi kebutuhan listrik 10.000 MW.
"Paling tidak nantinya bisa dimanfaatkan oleh provinsi kepulauan dengan memanfaatkan potensi laut yang ada. Biaya sangat murah kenapa tidak bisa dilakukan," ujarnya.
Dari kajian kebijakan dari Bappenas, menurut dia, sudah dilakukan, namun masih ada langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya meyakinkan seluruh instansi yang terlibat bahwa ini memang ekonomis.
"Kami berharap tahun depan sudah mulai dicanangkan pembangunan tenaga listrik arus laut tersebut," harapnya.
Sementara, Wakil Gubernur Kepri, HM Sani, sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh Bappenas untuk membangun sumber listrik arus laut tersebut.
"Kami mendukung pembangunan itu agar krisis listrik di Kepri bisa diatasi, namun tentu harus melalui kajian-kajian yang mendalam oleh pihak-pihak yang berkompeten agar dapat terlaksana dengan cepat dan baik," ujarnya.
(T.KR-NP/M012/P003)
(Sumber)
Bagikan
Menurut dia, tidak saja murah, emisinya juga nol (zero) dan untuk produksi tidak menggunakan bahan baku, hanya menggunakan baling-baling dibawah laut yang akan diputar oleh arus laut.
"Listrik yang dihasilkan tenaga arus laut biaya produksinya sangat murah dan terlebih lagi ramah lingkungan," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan karena saat ini ada pihak-pihak yang mendengungkan tenaga listrik arus laut tersebut mahal, padahal menurut dia tenaga listrik arus laut ternyata jauh lebih murah.
"Jangan-jangan ini ada mafia minyak atau batu bara yang ingin menolak rencana pembangunan listrik tenaga arus laut tersebut," ujarnya seraya bercanda.
Sementara menurut dia, saat ini masih mengikuti apa yang dicanangkan oleh Presiden SBY memenuhi kebutuhan listrik 10.000 MW.
"Paling tidak nantinya bisa dimanfaatkan oleh provinsi kepulauan dengan memanfaatkan potensi laut yang ada. Biaya sangat murah kenapa tidak bisa dilakukan," ujarnya.
Dari kajian kebijakan dari Bappenas, menurut dia, sudah dilakukan, namun masih ada langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya meyakinkan seluruh instansi yang terlibat bahwa ini memang ekonomis.
"Kami berharap tahun depan sudah mulai dicanangkan pembangunan tenaga listrik arus laut tersebut," harapnya.
Sementara, Wakil Gubernur Kepri, HM Sani, sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh Bappenas untuk membangun sumber listrik arus laut tersebut.
"Kami mendukung pembangunan itu agar krisis listrik di Kepri bisa diatasi, namun tentu harus melalui kajian-kajian yang mendalam oleh pihak-pihak yang berkompeten agar dapat terlaksana dengan cepat dan baik," ujarnya.
(T.KR-NP/M012/P003)
(Sumber)
0 comments:
Posting Komentar